Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengkritik kebijakan Pemerintah tentang posisi penjabat kepala daerah untuk daerah-daerah yang penyelenggaraan pilkadanya ditunda hingga 2017.
Menurut Megawati, kewenangan penjabat kepala daerah sangat terbatas, tak seleluasa kepala daerah definitif yang dipilih melalui pilkada. Penjabat harus meminta izin Menteri Dalam Negeri jika memerlukan mengambil keputusan strategis. sehingga dapat memengaruhi pemerintahan daerah.
Penjabat itu, kata Megawati, hanya akan menyenangkan mereka yang ditunjuk menjadi kepala daerah untuk sementara waktu sampai 2017.
"Alangkah senang jadi Plt (pelaksana tugas atau penjabat kepala daerah) seperti bupati, wali kota tapi tak bisa tekan (menyusun) anggaran. Buat apa otak kalau model seperti itu," kata Megawati saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan Memperingati Hari Konstitusi di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2015..
Dia mengaku mengetahui bahwa kebijakan penjabat itu adalah akibat penundaan pilkada di sejumlah daerah karena hanya ada yang mendaftar. Undang-Undang tentang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan pilkada wajib diikuti paling sedikit dua calon.
Namun PDIP sempat mewacanakan dan mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pilkada. Perppu itu, pada pokoknya, mengatur atau membolehkan pilkada diikuti sepasang calon, meski dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, pilkada tak perlu ditunda meski hanya ada calon tunggal.
Sayangnya, usulan PDIP itu, kata Megawati, ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Presiden lebih memilih memilih kebijakan penundaan dengan posisi penjabat kepala daerah agar tak ada kekosongan kekuasaan.
"Pak Jokowi menolak (Perppu). Katanya, kalau Perppu ditolak (DPR), memalukan Pemerintah. Masih bingung. Harus tunggu 2017," katanya.
Penundaan pilkada itu, kata Megawati, juga merugikan masyarakat. Dia menjelaskan, ada daerah-daerah tertentu dengan calon kuat dengan elektabilitas tinggi dan dicintai rakyatnya, terpaksa batal menyelenggarakan pilkada hanya karena calon tunggal.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma, nyaris batal mengikuti Pilkada Kota Surabaya. Soalnya sampai masa pendaftaran pertama ditutup, hanya dia yang berpasangan dengan Wisnu Sakti Buana yang mendaftar. Risma-Wisnu akhirnya mendapatkan lawan, yakni Rasiyo dan Dhimam Abror, setelah KPU membuka kembali pendaftaran.
Megawati mengklaim, Risma adalah contoh kader PDIP yang dicintai rakyatnya yang hampir batal mengikuti pilkada. Risma sempat mengadu kepada Megawati perihal itu.
"Ibu (Megawati), saya gimana? Enggak ada lawan,” Megawati menirukan pernyataan Risma.
“Kamu harus jadi (Wali Kota Surabaya) lagi. Tanya KPU. KPU katakan harus sesuai aturan, tak ada lawan harus mundur 2017. Saya bilang alangkah pusing republik ini. Cari pemimpin, sudah ada, tapi ada halangan," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ibu (Megawati), saya gimana? Enggak ada lawan,” Megawati menirukan pernyataan Risma.
