Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengaku tidak sependapat dengan usulan legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginginkan gaji Presiden dan pejabat tinggi negara dinaikkan.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Kurang tepat menaikkan gaji Presiden, dan gaji dan tunjangan pejabat tinggi negara. Presiden Jokowi dan para anggota kabinet juga tidak sependapat kalau ada usul kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya pada Kamis, 27 September 2015.
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Dia berpendapat, kondisi masyarakat masih memprihatinkan. Pemerintah pun ingin berkonsentrasi secara serius agar dampak perekonomian dan keuangan global bisa diatasi.
Caranya dengan terus memacu optimalisasi penyerapan anggaran serta mengurangi peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan dan pengambilan keputusan aparatur pusat dan daerah.
"Prinsipnya, saya sebagai Mendagri, belum setuju ada usul kenaikan gaji dan tunjangan pejabat tinggi negara," katanya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo prihatin dan ingin terus bekerja untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Soalnya beban masyarakat sudah berat sehingga tak elok jika Pemerintah malah menaikkan gaji atau tunjangan pejabat tinggi negara.
"Pemerintahan Jokowi tidak ada pikiran dulu untuk minta kenaikan tunjangan atau gaji. Semua prioritas untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan," ujar Tjahjo. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Prinsipnya, saya sebagai Mendagri, belum setuju ada usul kenaikan gaji dan tunjangan pejabat tinggi negara," katanya.
