Sumber :
- Antara/ Ujang Zaelani
VIVA.co.id
- Wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menuai pro dan kontra. Belakangan juga ada usulan untuk menaikan gaji presiden menjadi Rp200 juta. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai jika ada pihak yang menolak kenaikan tunjangan untuk anggota Dewan, maka seharusnya mereka konsisten juga menolak kenaikan untuk presiden.
"Konsisten itu perlu agar tidak terjadi kontradiksi di sana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 18 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
LinkedIn Rilis Kalkulator Gaji
Baca Juga :
Intip Besaran Gaji Pekerja TI di Indonesia
"Konsisten itu perlu agar tidak terjadi kontradiksi di sana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 18 September 2015.
Namun Miryam tidak menyebut siapa pihak yang tidak konsisten tersebut. Seperti yang diberitakan, usulan kenaikan gaji presiden pertama kali dilontarkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kenaikan tunjangan kinerja ditolak tapi gaji presiden minta dinaikkan tentu kita juga akan bertanya balik, apakah kinerja Presiden selama ini juga sudah maksimal?"
Sikap Fraksi Hanura menilai kenaikan tunjangan untuk anggota Dewan memang diperlukan. Hanya saja hal tersebut menurutnya bukan perkara mendesak. Termasuk kenaikan untuk presiden juga.
"Secara fungsional kenaikan tunjangan perlu tapi itu bukan perkara mendesak, apalagi di tengah ekonomi yang terus stagnan begini," kata Miryam.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Namun Miryam tidak menyebut siapa pihak yang tidak konsisten tersebut. Seperti yang diberitakan, usulan kenaikan gaji presiden pertama kali dilontarkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
