Sumber :
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan fondasi partai Golkar yang kembali tegak lurus setelah melalui ujian berat dalam setahun terakhir, jangan dirusak lagi dengan wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk sekadar membentuk struktur dewan pimpinan pusat (DPP).
"Semua elite Golkar harus arif menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar," katanya melalui siaran pers yang diterima
VIVA.co.id , Minggu 25 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Munaslub Disiapkan Jadi Penutup Kisruh Golkar
"Semua elite Golkar harus arif menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar," katanya melalui siaran pers yang diterima
Baca Juga :
Aturan Main Munaslub Golkar Masih Digodok
Bambang menjelaskan dua keputusan hukum itu sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar. Atas dasar itu, perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui musyawarah mufakat.
"Bukan Munaslub karena memang tidak ada urgensinya sama sekali," katanya.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mengingatkan jika tidak ada kearifan dari semua elite Golkar, forum seperti Munaslub itu akan menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru.
"Akan muncul pengelompokan baru untuk sekadar memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai. Alih-alih mewujudkan soliditas partai, forum seperti Munaslub justru bisa memperlemah Golkar menghadapi Pilkada Serentak," katanya.
Bambang meminta semua elite Golkar di Jakarta realistis bahwa rentang waktu persiapan sudah sangat pendek untuk mendapatkan kemenangan maksimal dalam Pilkada serentak. Para elite di Jakarta juga harus mendengarkan dan menghayati aspirasi kader di semua daerah yang menghendaki partai ini solid.
"Mereka sudah lelah menyaksikan pertikaian para elite Golkar," katanya.
Golkar sudah mengajukan 219 calon kepala daerah untuk bertarung dalam Pilkada serentak pada Desember mendatang. Golkar sebagai partai pengusung harus menunjukkan tanggung jawab agar semua calon bisa meraih kemenangan. Untuk itu, DPP partai Golkar harus solid agar mampu menggerakkan mesin partai.
"Wacana tentang Munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses persiapan semua calon peserta Pilkada yang diusung partai Golkar. Para calon kepala daerah itu akan bingung. Fokus ke Munaslub atau menggerakkan tim sukses untuk kemenangan Pilkada," katanya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bambang menjelaskan dua keputusan hukum itu sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar. Atas dasar itu, perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui musyawarah mufakat.
