Sumber :
- ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan
VIVA.co.id
- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Mahfudz Siddiq, mengingatkan pemerintah agar waspadai agenda di balik "Pengadilan Rakyat Internasional" yang berlangsung pekan ini di Den Haag, Belanda. Dari informasi yang dia terima, sejumlah aktivis bersama elemen keluarga eks PKI menggelar "Pengadilan Rakyat" terkait Insiden 1965.
"Ini harus dicermati dan diwaspadai pemerintah dan semua pihak. Sangat kuat aroma adanya agenda di belakangnya," ujar Mahfudz, Jumat 13 November 2015.
Baca Juga :
Jokowi Teken Perpres Rencana Aksi Nasional HAM
Baca Juga :
Bahas Kasus HAM, Kejagung Gelar Rapat Koordinasi
Baginya semua pihak terutama kalangan sipil semestinya punya sikap pandang sama tentang sejarah Indonesia dan juga terhadap reformasi TNI yang sudah berjalan baik. "Ketika semua terkooptasi kapitalis maka yang tersisa adalah institusi TNI," kata dia.
Rencana pengadilan rakyat internasional itu, menurut Mahfudz, harus dibaca dalam alur skenario mengganggu stabilitas nasional.
"Saya tidak habis pikir keterlibatan sejumlah pengacara Indonesia yang juga para tokoh masyarakat sipil dalam agenda ini. Pemerintahan Jokowi jangan pernah bermain api dalam isu kasus 1965 karena ini hanya pembuka tutup botol saja," papar dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Rencana pengadilan rakyat internasional itu, menurut Mahfudz, harus dibaca dalam alur skenario mengganggu stabilitas nasional.