- Antara/ Spedy Paereng
Untuk itu dia berharap Pilkada Papua bisa berjalan baik, meski faktanya saat ini terjadi ketegangan luar biasa di Bumi Cendrawasih tersebut.
"Soal Pilkada juga begitu. Nanti akan jadi soal, jadi pembicaraan di forum internasional. Hak si pemilih dan memilih tak beres diurusi oleh instansi yang ada di Jakarta," Amiruddin di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Kamis 19 November 2015.
Amiruddin menerangkan, demokrasi di Papua selama ini tak dijalankan dengan baik. Dia menilai ada ketidakseriusan penyelenggara Pemilu yang dibuktikan dengan tetap menerapkan sistem Noken.
Padahal kata dia banyak masyarakat Papua yang menolak sistem Noken. Akan tetapi karena penyelenggara dinilai tak serius mempersiapkan ajang pesta demokrasi, maka terpaksa masyarakat menerima.
"Seharusnya institusi punya standar yang sama menjalankan proses demokrasi yang sama. Kan Papua ini sama-sama bagian dari NKRI," kata dia.
Parahnya, kata Amiruddin, Penyelenggara Pemilu seakan tak mengambil sikap apa pun atas masalah yang sudah tahunan terjadi. Menurut dia berbagai masalah Pemilu di Papua dianggap sebagai masalah biasa.
"Ini jadi masalah masyarakat Papua, tak ada yang bisa dilakukan," ujar Amiruddin.
Sistem noken adalah sistem khusus yang digunakan oleh KPU untuk masyarakat di Provinsi Papua. Noken atau tas kantong yang terbuat dari serat kulit kayu atau pintalan benang, menjadi pengganti kotak suara saat pemilihan suara.
Dalam praktiknya, setiap pemilih yang memiliki kartu pemilih, dipersilakan menyatakan pilihannya dengan berdiri di depan noken yang telah disiapkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah noken yang disediakan sesuai dengan jumlah kandidat yang mencalon.
Teknis pemungutan suara dengan noken terdapat dua cara. Yakni, dengan menyerahkan langsung suara atau dengan mewakilkan suara mereka dengan ketua adat.
Sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat dalam berdemokrasi. Mahkamah Konstitusi telah mengakui pola ini lewat putusan MK Nomor 47-48/PHPU A-VI/2009. MK menilai sistem noken tetap menganut sistem pemilihan umum langsung, umum, bebas, dan terbuka.
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
