Melawan Politik Uang Harus Dimulai dari Partai

ilustrasi Bawaslu sosialisasi tolak politik uang
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Agus Bebeng
VIVA.co.id
- Politik uang masih akan mewarnai Pemilihan Kepala Daearah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang. Koordinator Nasional, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) Masykurudin Hafidz menilai permainan politik uang sebagai tradisi yang susah dihilangkan.


"Karena saat ini parpol kemudian pasangan calon memang bekerjanya masih dengan uang. Lalu cara mempengaruhi (masyarakat) dengan uang juga," ujar Masykurudin di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu 22 November 2015.


Masykurudin menambahkan ada upaya pembiaran dari berbagai pihak untuk melanggengkan budaya politik uang. Pembiaran ini disebabkan keinginan memenangkan salah satu pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada.


Menurutnya berbagai sosialisasi melawan politik uang tidak efektif. Ini disebabkan semua pihak masih menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada.


"Sebenarnya kunci menghentikan politik uang itu bukan dengan berikan pemahaman masyarakat untuk tolak politik uang. Tapi dengan memberikan perintah parpol jangan berikan uang," ujarnya

Soal Pencalonan Sandiaga Uno, PPP Masih Pikir-pikir

Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia yang akan digelar pada 9 Desember. Pilkada akan diselenggarakan di 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota/kabupaten.
Akar Masalah Politik Uang Parpol Bukan Soal Sumber Dana


Mendagri: Anarki Pilkada Kalimantan Utara Cederai Demokrasi
Anggota Bawaslu, Nasrullah.

Awas, Terima Politik Uang Bisa Terjerat Pidana

Pada pemilu sebelumnya, hanya pemberi yang terkena ancaman pidana.

img_title
VIVA.co.id
6 Agustus 2016