Isu BIN di Freeport Jangan Kaburkan Laporan Sudirman Said

Wilayah pertambangan terbuka Freeport di Timika, Papua.
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, menjelaskan permasalahan Freeport tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan asing di Indonesia. Namun ia meminta pengaduan Menteri ESDM, Sudirman Said, terkait adanya upaya pencatutan nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport harus tetap diungkap.


Charles khawatir bila Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak transparan menyikapi laporan Sudirman Said justru akan mengaburkan masalah ini. Di mana masalah ini telah melebar ke mana mana termasuk adanya tudingan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam masalah ini.


"Kalau bicara Freeport ya pasti ada kepentingan asing di sana. Freeport adalah perusahaan asing. Tetapi jangan sampai mengaburkan substansi adanya dugaan upaya pemerasan yang dilakukan oleh ketua DPR terhadap perusahaan tersebut," kata Charles, Minggu, 22 November 2015.
Tahun Baru Politisi PKS Berharap Menteri Gaduh Mundur


Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'
Charles menjelaskan MKD harus bersidang dengan transparan mengenai rekaman yang diserahkan, Sudirman Said. Karena Percakan Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengenai pencatutan nama Presiden Jokowi untuk meminta saham Freeport terus membuat kegaduhan.

Cerita Freeport dan Lobi Prematur yang Bikin Repot

Hingga memunculkan spekulasi ada keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pembocoran percakapan. Dugaan ini karena Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin merupakan mantan Wakil Kepala BIN.


"Daripada banyak spekulasi beredar yang berujung pada kegaduhan lebih baik sidang MKD dibuat terbuka sehingga semua fakta bisa terlihat. Siapa yang bermain, berbohong dan lain sebagainya. Termasuk mengenai ada tidaknya operasi BIN dalam hal penyadapan terhadap Setya Novanto," tegasnya.



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya