Sumber :
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahyudin, menyatakan saat ini lebih tepat dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport untuk menindaklanjuti laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.
Alasannya, dengan adanya Pansus akan lebih membuka secara terang permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Bukan sekedar pada penelusuran dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto.
"Ya sekaligus saja dibentuk Pansus Freeport. Ini menarik. Kalau sidang
etik lebih kepada memeriksa anggota dewan, apakah ada pelanggaran etik
atau tidak. Sementara dalam kasus Freeport ini kan tidak hanya anggota
dewan yang terlibat, saya kira Maroef Sjamsudin (Presdir PT Freeport Indonesia) ini pasti tidak hanya bertemu dengan Novanto saja dong, juga banyak bertemu dengan petinggi Republik ini, seperti menteri dan lainnya," ujar Mahyudin di Gedung MPR RI pada Selasa, 1 Desember 2015.
Mahyudin meminta agar rekaman isi pembicaraan antara Setya Novanto
dengan Maroef Sjamsudin diketahui publik. Bahkan termasuk
rekaman lain yang dimiliki oleh Maroef, maupun Sudirman Said.
"Sehingga tidak perlu menjual nama Presiden dan wakil. Dengan menjual namanya juga sudah laku untuk dapatkan itu. Ini sudah terlalu diarahkan untuk menyerang Novanto. Ini tidak adil," ujar Mahyudin. [Baca:]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sehingga tidak perlu menjual nama Presiden dan wakil. Dengan menjual namanya juga sudah laku untuk dapatkan itu. Ini sudah terlalu diarahkan untuk menyerang Novanto. Ini tidak adil," ujar Mahyudin. [Baca:]