Sumber :
- ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
VIVA.co.id
- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay khawatir mengkhawatirkan persoalan anggaran dapat menggagalkan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Alasannya, masalah anggaran masih membelit 13 daerah. Padahal tinggal delapan hari menuju hari pemungutan suara Pilkada.
"Yang ini (persoalan anggaran) memang kami punya cukup kekhawatiran karena masih ada daerah-daerah sampai posisi kemarin, 13 daerah belum turun," ujar Hadar di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Selasa 1 Desember 2015.
Menurut Hadar, sebelumnya ada 23 daerah yang masih bermasalah dengan anggaran, namun kini sudah berkurang menjadi 13 daerah. Kebanyakan masalah daerah tersebut, anggarannya masih di bawah 50 persen.
Ke-13 daerah tersebut yakni Kabupaten Pematang Siantar (Sumatera Utara), Indragiri Hulu (Riau), Rokan Hulu (Riau), Natuna (Kepulauan Riau), Bintan, Tanjung Jabung Barat (Jambi), Way Kanan (Lampung), Musirawas Utara (Sumatera Selatan), Pekalongan (Jawa Tengah), Banjar (Kalimantan Selatan), Yahukimo (Papua), Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), dan Bontang (Kalimantan Timur).
Persoalan tersebut, kata Hadar, dianggap berpengaruh langsung dengan penyelenggaraan Pilkada di daerah yang anggarannya bermasalah, meskipun proses produksi logistik sudah didistribusikan.
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
Karenanya, Hadar berharap Kementerian Dalam Negeri mendorong daerah yang bermasalah anggaran dapat segera mencarikan solusi terbaik agar Pilkada di daerah tersebut bisa berjalan lancar.
"Ini memang situasi yang menyulitkan kami dalam bekerja. Kami berharap pertemuan hari ini yang dilaksanakan pemerintah dalam hal ini Mendagri bisa memberi kejelasan," kata Hadar.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karenanya, Hadar berharap Kementerian Dalam Negeri mendorong daerah yang bermasalah anggaran dapat segera mencarikan solusi terbaik agar Pilkada di daerah tersebut bisa berjalan lancar.