13 Daerah Terancam Tak Bisa Pilkada Serentak

- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay khawatir mengkhawatirkan persoalan anggaran dapat menggagalkan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Alasannya, masalah anggaran masih membelit 13 daerah. Padahal tinggal delapan hari menuju hari pemungutan suara Pilkada.

"Yang ini (persoalan anggaran) memang kami punya cukup kekhawatiran karena masih ada daerah-daerah sampai posisi kemarin, 13 daerah belum turun," ujar Hadar di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Selasa 1 Desember 2015.

Menurut Hadar, sebelumnya ada 23 daerah yang masih bermasalah dengan anggaran, namun kini sudah berkurang menjadi 13 daerah. Kebanyakan masalah daerah tersebut, anggarannya masih di bawah 50 persen.

Ke-13 daerah tersebut yakni Kabupaten Pematang Siantar (Sumatera Utara), Indragiri Hulu (Riau), Rokan Hulu (Riau), Natuna (Kepulauan Riau), Bintan, Tanjung Jabung Barat (Jambi), Way Kanan (Lampung), Musirawas Utara (Sumatera Selatan), Pekalongan (Jawa Tengah), Banjar (Kalimantan Selatan), Yahukimo (Papua), Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), dan Bontang (Kalimantan Timur).

Persoalan tersebut, kata Hadar, dianggap berpengaruh langsung dengan penyelenggaraan Pilkada di daerah yang anggarannya bermasalah, meskipun proses produksi logistik sudah didistribusikan.

"Kalau produksi sudah semua, mungkin lebih ke proses melunasi uang yang sudah dikeluarkan, untuk kegiatan selanjutnya mungkin untuk bayar honor, kirim surat suara ke daerah pelosok yang biayanya mahal itu," ujarnya.

Hadar mencontohkan, kekurangan anggaran terbesar dialami oleh KPU Yahukimo yang besarannya mencapai Rp42 miliar. Akibatnya penyelenggara tingkat kecamatan dan desa sempat menyegel kantor KPUD Yahukimo lantaran honor belum dibayar.