DPR Sibuk Pilkada, Paripurna Bahas RUU KPK Ditunda

VIVA.co.id - Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terpaksa ditunda.

Rapat itu semula diagendakan digelar pada Selasa malam, 8 Desember 2015. Tetapi banyak anggota Dewan yang tak hadir sehingga forum paripurna tak memenuhi kuorum atau syarat minimum kehadiran para wakil rakyat. 

Hanya 144 dari 559 anggota Dewan yang hadir. Artinya, ada 415 anggota yang tidak hadir. Jumlah itu masih jauh dari kuorum yang sekurang-kurangnya 278 anggota mesti hadir dalam Paripurna.

Banyak anggota Dewan yang izin dengan alasan berada di daerah pemilihan di pilkada. Hal itu dikarenakan Rabu, 9 Desember 2015 adalah pelaksanaan pilkada serentak.

"Banyak anggota yang di daerah. Ini belum kuorum, minimal itu 278," ujar petugas presensi di depan ruang sidang Nusantara II, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa malam, 8 Desember 2015.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu diputuskan ditunda hingga Selasa pekan depan.

Selain membahas RUU perubahan atas Undang-Undang KPK, agenda paripurna itu juga membahas RUU pengampunan pajak (tax amnesty).

Berikut data kehadiran setiap fraksi di DPR dalam paripurna hingga pukul 20.30 WIB.

PDIP: 41 anggota

Partai Golkar: 29 anggota

Partai Gerindra: 11 anggota

PAN: 10 anggota

PKS: 11 anggota