PKS: Pansus Freeport Harus Tetap Ada Meski Novanto Mundur

Sumber :
  • ANTARA/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Setya Novanto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Sikap Novanto dianggap memenuhi desakan publik karena kasus skandal renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta jatah saham perusahaan tambang emas itu.
Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020

Refrizal Sikumbang, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus anggota Komisi VI DPR, menilai setelah Novanto mundur bukan berarti masalah tuntas. Ada masalah yang lebih besar daripada persoalan pelanggaran etika politikus Partai Golkar itu.
Rampingkan Organisasi, Saham Induk Freeport Melonjak

"Justru, menurut saya, Pansus Freeport harus segera digulirkan untuk membongkar apa sebenarnya yang terjadi di Freeport, atau pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa PT Freeport tidak akan diperpanjang lagi kontrak karyanya,” kata Refrizal kepada VIVA.co.id, Kamis, 17 Desember 2015.
Apa Kabar Divestasi Saham Freeport?

Belakangan bergulir usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR untuk menyelidiki kasus yang belakangan populer juga disebut skandal ‘Papa Minta Saham’ itu. Banyak kalangan menilai masih banyak yang perlu dibuka dari kasus Freeport, terutama pihak mana saja yang bermain dengan mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Makanya harus dibongkar via Pansus," ujar politikus asal Sumatera Barat itu.

PKS, kata Refrizal, memastikan menyetujui pembentukan pansus, sebagaimana sikap serupa sejumlah legislator partai lain, seperti Partai Gerindra, PAN, PDIP, dan lain-lain. (ren)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya