Dengan Revolusi Mental Kita Kembali ke Negara Gotong Royong

Pimpinan Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah
Sumber :

VIVA.co.id – Ketua Umum DPP PA GMNI yang juga Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah mengatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami disorientasi dan krisis berbangsa dan bernegara karena di era reformasi ini tidak lagi memiliki pedoman yang pasti tentang arah pembangunan nasional.    
   
Pada era Presiden Soekarno kita masih sempat punya TAP MPRS No II tahun 1960 tentang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang menjadi blue print pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Ketua MPR: Putusan MK Menjadi Akhir dari Berbagai Upaya Hukum Konstitusional

Demikian juga pada era Presiden Soeharto konsep pembangunan nasional berpegang pada beberapa TAP MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sementara di era reformasi ini, seiring dengan perubahan UUD 1945 sejak tahun 1999-2002, kita tidak lagi punya GBHN karena MPR telah dicabut kewenangannya untuk membuat dan menetapkan GBHN.

Kemudian penyusunan konsep dan pelaksanaan pembangunan nasional selama 5 tahun diserahkan kepada visi dan misi Presiden terpilih. Akibatnya terjadi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma gotong royong menjadi individualisme karena kemudian konsep pembangunan nasional lima tahunan menurut selera Presiden terpilih.

Ikut UU MD3, Airlangga Tegaskan Golkar Tak Incar Kursi Ketua DPR

Ketika ganti Presiden maka berganti pulalah konsep dan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut. Akibatnya, bukan hanya konsep dan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang terlihat berjalan sendiri-sendiri, juga antar lembaga negara di tingkat pusat maupun dengan pemerintahan-pemerintahan daerah sering terjadi disharmoni.         

Oleh karena itu, kita juga  perlu melakukan revolusi mental terhadap lembaga-lembaga negara agar kembali kepada konsep negara gotong royong. Konkritnya kita perlu mempertimbangkan kembali agar kita semua punya kehendak politik yang sama agar MPR diberikan kembali kewenangan untuk menyusun dan menetapkan konsep Pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk dijadikan pedoman sebagai GBHN dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional di seluruh wilayah NKRI.

Elite PDIP Percaya Golkar Tak Akan Nekat Revisi UU MD3

Dengan demikian, siapapun Presidennya, program jangka menengah dan menengah tetap berkesinambungan.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan [dok. Kemenko Marves]

Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut Urus Sumber Daya Air Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua sekaligus anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024