- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY versi Muktamar Jakarta atau Kubu Djan Faridz memberi waktu dua pekan kepada Kemenkumham agar segera mengesahkan kepengurusan hasil muktamar Jakarta. Jika tidak, DPW PPP DIY versi muktamar Jakarta akan mengerahkan massa lebih besar untuk menggeruduk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) DIY, Jalan Gedongtengen Kota Yogya.
"Kita menyampaikan petisi kepada Kakanwil untuk disampaikan kepada Menkumham. Bahwa persoalan internal PPP sudah diputus MA, PTUN dan PN. Bahwa dalam batas waktu 21 hari Menkumham belum menerbitkan SK kepengurusan yang sah," kata Ketua DPW PPP DIY versi Djan Faridz, Syukri Fadholi di Yogyakarta, Senin 28 Desember 2015.
Mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta itu juga mengatakan, Menteri Yasonna harusnya berkewajiban menjadi teladan dengan menegakkan aturan. Namun menurutnya ia justru menginkari putusan Mahkamah Agung. "Kami mendesak Menkumham melaksanakan dan menerbitkan SK Muktamar Jakarta dan mencabut SK Muktamar Surabaya," ujarnya menegaskan.
Ia mengancam, apabila dalam dua minggu tidak segera diterbitkan SK kepengurusan tersebut, mereka akan menggelar demo besar-besaran di Kanwil Kemenkum HAM DIY. "Karena ini sudah menjadi persoalan nasional dan bukan hanya regional."
Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo agar memberikan sanksi kepada Menteri Yasonna berupa peringatan atau bahkan pemecatan. "Karena Menkumham telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan PPP mengalami kerugian."
Sementara, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Pramono mengatakan, jajarannya telah mendapatkan surat dari DPW PPP dan berjanji akan segera menyampaikannya kepada Menkumham. "Segera dikomunikasikan secara formal atau juga segera menghadap beliau. Kita sifatnya hanya menjembatani dengan bapak menteri."
(mus)
PPP: Risma Lawan Sebanding Ahok di Pilkada Jakarta
Warga menganggap Risma berhasil memimpin Surabaya.
