ARB Minta KPK dan Polri Awasi Munas Golkar

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didampingi Wakil bersama Agung Laksono dan Ketua DPD GOlkar Jakarta Yorrys Raweyai beberapa waktu lalu, Jumat (19/2/2016).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), menegaskan akan memperketat peraturan Musyawarah Nasional (Munas) mendatang, terutama terkait politik uang para calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Money politik harus bisa dikurangi. Kami akan buat peraturan jelas bahwa kalau ketauan akan di diskualifikasi. Pada panitia saya minta buat aturan tertulis," kata ARB di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat, 19 Februari 2016.

ARB menegaskan keinginan Munas Golkar yang bersih dari politik uang, meski hal ini sulit dibuktikan. Untuk itu, ia meminta panitia Munas mendatang melibatkan penegak hukum untuk mengantisiapasi.
 
"Kami akan tulis surat pada KPK dan Bareskrim Polri untuk bisa awasi, dan kerja sama awasi Munas ini. Mereka lebih tahu," ujar ARB.
 
Selain itu, ARB meminta para calon ketua umum Partai Golkar tidak melakukan politik uang. Begitu juga para pendukungnya, tidak melakukan hal yang sama. "Itu tanggung jawab moral," ucapnya. 
 
Golkar Mulai Sosialisasi Jokowi Capres Pemilu 2019
Menurut ARB, hingga hari ini sudah ada 19 calon ketua umum yang menyatakan siap maju dalam dalam pemilihan di Munas. "Satu perempuan,18 laki-laki, satu gubernur, satu wali kota, sisanya dari DPP," ungkap ARB.
 
Titiek Soeharto: Jokowi Punya Pertimbangan Tunjuk Airlangga
Mantan Menko Kesejahteraan Rakyat di era Presiden SBY ini tidak bersedia menyebutkan nama-nama dari 19 kandidat calon ketua umum Golkar. Hal tersebut untuk menghindari keberpihakan. "Nggak usah lah. Semua adik-adik saya. Semua nggak ada masalah," katanya. (ase)
KPK menetapkan politikus Golkar Budi Supriyanto sebagai tersangka

Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar

Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.

img_title
VIVA.co.id
11 Agustus 2016