Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengundang kedua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni kubu Jakarta dan Surabaya, ke kantornya di Kuningan, Jakarta, Kamis 10 Maret 2016. Pertemuan ini untuk membahas penyelesaian konflik lewat muktamar.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
PPP Dukung Kenaikan Ambang Batas Parlemen
"Kita berharap di mediasi sore ini, kita sudah bisa menyepakati misalnya, bagaimana kepanitiaan muktamar itu secara prinsip yang tentu nanti detailnya akan ditentukan dalam rapat pengurus harian. Karena aturan seperti itu," kata politikus PPP kubu Surabaya, Arsul Sani, ditemui di sela-sela pertemuan ini.
Baca Juga :
PPP: Menteri Baru Jokowi Pemain Veteran
Sementara mengenai waktu untuk muktamar nanti, anggota Komisi III DPR RI ini berharap pertengahan bulan April sudah bisa dilangsungkan muktamar.
"Karena kita akan terburu-buru kalau sesudah pertengahan April. Kemudian kita akan terburu-buru menghadapi proses pencalonan di Pilkada," ujar Arsul.
Mengenai keinginan kubu Jakarta yang ingin islah nanti menggunakan muktamar Jakarta, ia ingin kubu Jakarta mempertimbangkan SK terakhir yang dikeluarkan Menkumham. Menurutnya SK itu sudah mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang ada.
"Kalau kita kembali mengesahkan kepengurusan Jakarta, nanti ada pertanyaan selanjutnya, siapa peseta muktamarnya, DPW dan DPC mana? Kalau DPW dan DPC muktamar Jakarta nanti DPW dan DPC di tempat Pak Romi marah. Jadi kalau kita kembali ke muktamar Bandung maka kembali ke titik nol," lanjut dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Karena kita akan terburu-buru kalau sesudah pertengahan April. Kemudian kita akan terburu-buru menghadapi proses pencalonan di Pilkada," ujar Arsul.
