VIVA.co.id – Kebakaran lahan gambut terjadi lagi di beberapa titik wilayah di Sumatera pada dua pekan terakhir. Padahal, pemerintah baru saja meresmikan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang disiapkan dengan tugas mengelola dan menjaga lahan gambut.
Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, BRG sayangnya belum bisa bekerja dengan efektif menangani masalah kebakaran lahan, karena anggarannya belum cair.
"BRG ini kan baru ada strukturnya, tetapi belum ada anggarannya. Saya sudah berulang kali sampaikan dalam rapat, baik resmi maupun FGD (forum grup diskusi) dengan Menhut (menteri kehutanan) dan Kepala BRG, yang paling penting saat ini adalah ketersediaan anggaran," kata Herman di Gedung DPR di Jakarta, Rabu 16 Maret 2016.
Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan, beban Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi berat, karena anggaran untuk gambut juga belum diatur khusus untuk BRG.
"Anggaran kehutanan itu kecil. Kalau dibagi dengan 124 juta hektare hutan yang ada, itu hanya Rp48.500 per hektare. Lantas, bagaimana me-manage kehutanan yang begitu luas? Tentu, selama tidak ada anggaran, itu hanya sebuah cita-cita dan harapan belaka," tambahnya.
Herman mempertanyakan keseriusan pemerintah membentuk BRG tersebut. Tak mustahil, kata dia, akan ada lembaga-lembaga baru lain, namun tak bisa cepat bekerja karena tersendat masalah anggaran.
Hal tersebut disampaikannya, menyusul kembali adanya identifikasi titik-titik api di wilayah hutan dan lahan di Sumatera. (asp)
Soal Kebakaran Hutan, Komisi III akan Panggil Kapolda Riau
Tiga Kapolda tak ada yang mengaku keluarkan SP-3 untuk 15 perusahaan.
