- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Keributan di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Kamis 17 Maret 2016 dikritisi berbagai pihak. Salah satu yang angkat bicara, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Forum ini menilai kericuhan pada sidang DPD ibarat drama mencari perhatian publik, sayangnya dilakukan dengan cara yang salah.
"DPD mencuri perhatian publik bukannya dengan sajian aneka keberhasilan dalam memperjuangkan aspirasi daerah melalui usulan-usulan kebijakan strategis," kata peneliti Formappi, Lucius Karus dalam keterangan tertulisnya, Jumat 18 Maret 2016.
Kericuhan itu dianggapnya tidak etis. Lucius juga menyinggung soal adanya rencana mosi tidak percaya untuk melengserkan Ketua DPD Irman Gusman. Hal tersebut terkesan dibuat-buat karena selama ini DPD dianggap ‘adem-adem’ saja.
"Alih-alih menjalankan koordinasi dan konsolidasi untuk membangun kekuatan lembaga, DPD malah terjebak pada urusan perebutan kekuasaan di internal," ujar Lucius lagi.
Padahal menurut pengamat ini, upaya memperkuat kewenangan DPD tengah diupayakan oleh banyak pihak. DPD karena itu diminta bisa memikat simpati publik dengan hal-hal yang arif.
"Dan hanya dengan cara itu pula DPD bisa menjadi simpul gerakan bersama untuk memperkuat kewenangan mereka," tutupnya.
Sebelumnya terjadi keributan di Sidang Paripurna DPD lantaran Ketua DPD Irman Gusman tidak menandatangani draf Tata Tertib DPD. Selain itu Irman juga dinilai tak mengakomodir pendapat dengan menutup rapat sekehendaknya.
"Kami menyimpulkan bahwa pimpinan DPD tidak mengedepankan etik moral dalam kelembagaan politik DPD, tidak tunjukkan leadership, juga tidak kedepankan sikap negarawan," kata Wakil Ketua Komite I DPD, Benny Rhamdani hari ini.
Laode Beberkan Polemik Masa Jabatan Pimpinan DPD
Masa jabatan selama 2,5 tahun kembali digolkan.
