- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Surat dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kepada Kementerian Luar Negeri RI - soal permohonan dukungan fasilitas kepada seorang pengurus Partai Hanura dan keluarganya untuk keperluan jalan-jalan ke Australia - telah menimbulkan sorotan di masyarakat. Surat itu pun - yang belakangan dibantah oleh Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi - turut bikin gerah elite Hanura.
Pasalnya, surat berkop Kementerian PAN-RB ini beredar di tengah gencarnya isu reshuffle kabinet jilid dua. Kemunculan surat itu bisa saja dicurigai untuk menjatuhkan wibawa Menteri Yuddy, yang tak lain juga kader Hanura.
"Bisa saja persepsi itu mengandung kebenaran. Apalagi di tengah isu reshuffle, kemudian ini surat juga sudah lama keluarnya, kenapa sekarang baru muncul sekarang," kata Ketua DPP Hanura, Sarifuddin Sudding, di Gedung DPR, Jumat 1 April 2016.
Mengenai kinerja dua menteri asal Hanura, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Yuddy, Sudding menyerahkan hal itu pada Presiden Joko Widodo.
"Saya kira ada dua kader kita yang sudah diwakafkan ke pemerintahan Jokowi-JK, sehingga tidak ada kaitan dengan Hanura. Tapi selama ini kita lihat dia menunjukan kinerja yang baik," ujar Sudding.
Namun karena ia mengakui perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi, maka menurutnya tidak masalah saja jika diadakan reshuffle.
"Kinerja para pembantunya dianggap kurang memadai dalam rangka program pemerintahan, saya kira sah-sah saja pemerintahan melakukan reshuffle," kata Sudding. (ren)
Menyoal Wacana Pemangkasan 1 Juta PNS
Banyak kalangan mengkritik langkah Yuddy Chrisnandi itu.
