Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar yang merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut-sebut masuk dalam daftar reshuffle jilid II Kabinet Kerja. Terkait santernya kabar tersebut, DPP PKB pasang badan.
Baca Juga :
PKB Bicara Soal Koalisi Kekeluargaan
Sekretaris Jenderal DPP PKB, Abdul Kadir Karding, menyebut santernya isu reshuffle terhadap kader PKB yang akhir-akhir ini berhembus ternyata sengaja dilakukan oleh oknum dari partai politik tertentu di Jakarta.
"Saya tahu orang-orangnya dan mereka sekarang lagi mengusik opini publik lewat aksi-aksi demonstrasi," kata Karding di Semarang, Minggu, 10 April 2016.
Baca Juga :
PDIP Merasa Diadu Domba dengan PKB
Karding tak menyebut siapa oknum pihak tertentu itu. Namun tudingannya itu bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan penulusurannya, dihembuskannya kabar Marwan akan di-reshuffle dari Kabinet Kerja, karena ada oknum tertentu yang sakit hati terkait kebijakan Marwan.
Marwan, kata dia, dianggap telah menggusur posisi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai lembaga penyalur dana pembangunan desa. Padahal, menurut Karding, PNPM sendiri kini telah dimasukkan dalam satu atap bersama Kementerian Desa
"Ada yang beranggapan kami merombak posisinya, tapi kan kenyataannya enggak begitu. Justru kita merekrut mereka lagi untuk bekerja sama menyalurkan dana desa," tuturnya.
Oleh karenanya, pihak tertentu itu sengaja menggoyang posisi Marwan karena merasa disingkirkan selama koleganya tersebut menjadi Menteri Desa dalam pemerintah Jokowi-JK.
"Saya mencium gelagat yang kurang baik di situ, " kata Karding.
Terkait isu reshuffle menterinya itu, PKB pun tak akan ambil pusing. Partai besutan Muhaimin Iskandar itu secara penuh mempercayakan keputusan itu kepada presiden.
"Pak Presiden saya lihat tidak mau ditekan. Kami sendiri sebagai partai pengusungnya juga dukung apapun keputusannya, apalagi kami kan partai yang loyal terhadap Presiden," beber politisi asal Dapil VI Jawa Tengah itu. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Marwan, kata dia, dianggap telah menggusur posisi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai lembaga penyalur dana pembangunan desa. Padahal, menurut Karding, PNPM sendiri kini telah dimasukkan dalam satu atap bersama Kementerian Desa
