- VIVA.co.id/Purna Karyanto
VIVA.co.id – Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menyarankan agar lembaga-lembaga negara perlu memiliki tata tertib penyelenggaraan sistem kenegaraan Indonesia.
"Supaya lembaga negara kita diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai proporsinya. Kita punya banyak lembaga negara yang rakyat sendiri (berpikir) tidak jelas apa pekerjaannya," kata Jimly saat bertemu dengan pimpinan MPR di Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.
Ia menambahkan antara MPR, DPR, dan DPD harus bisa dibedakan dengan tepat. Menurutnya, MPR memiliki kewenangan yang sudah jelas diantaranya mengubah konstitusi.
"Memilih presiden kalau ada kekosongan, impeachment, dan pelantikan. Tapi di samping teks UUD ada lagi kewenangannya yaitu konvensi. Konvensi dalam ketatanegaraan ada yang namanya sidang tahunan," kata Jimly.
Ia mencontohkan di Amerika tiap setahun sekali, presiden menyampaikan pidato kenegaraan. Tujuannya agar kepala negara bicara pada rakyat.
"Jadi MPR tegaskan fungsinya dengan tepat. DPR perwakilan partai, DPD daerah, MPR cermin seluruh rakyat Indonesia. MPR wakili seluruh rakyat. Ini yang mau kita pertegas supaya tidak terlihat separuh-separuh," kata Jimly.
Menurutnya, MPR harus jadi simbol kedaulatan rakyat Indonesia. Karena itu perlu setahun sekali ada sidang terutama untuk memberikan kesempatan pada presiden untuk pidato kenegaraan.
"ICMI usulkan ada pemisahan antara forum pembahasan RAPBN dan kenegaraan dalam rangka 17 Agustus. Dengan demikian sidang tahunan MPR bisa dilaksanakan tiap tahun sehingga tanggal 17 Agustus bukan upacara saja. Tapi pidato di gedung MPR," kata Jimly.
(ren)
