- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA.co.id - Kabar akan masuknya kader Golkar, dalam reshuffle kabinet jilid II semakin kencang. Apalagi, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali 14 Mei lalu, Golkar memutuskan masuk bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Meskipun demikian, proses reshuffle kabinet tidak akan terpengaruh dengan hasil Munaslub itu. Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan, memilih dan mengangkat menteri adalah hak sepenuhnya dari Presiden.
"Itu diatur dalam konstitusi (mengangkat dan memberhentikan menteri). Jadi tidak ada hubungannya dengan Munaslub dan dukungan Partai Golkar kepada Presiden Jokowi," kata Johan, saat dihubungi, Senin, 23 Mei 2016.
Apakah dalam waktu dekat, dukungan Partai Golkar dilembagakan dalam jatah kursi kabinet, semua menjadi keputusan Presiden Jokowi. Apalagi, hingga kini juga belum ada kepastian apakah PAN yang sudah menyatakan dukungan sejak awal, juga mendapatkan jatah kursi kabinet tersebut.
"Apakah nanti memberi kursi menteri atau tidak kepada Golkar, hanya Presiden yang tahu dan punya otoritas," tegas mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Partai Golkar memutuskan mendukung pemerintah Jokowi. Sikap itu ditegaskan dalam Munaslub yang digelar di Bali baru-baru ini. Mereka juga siap jika kadernya diminta Presiden Jokowi untuk mengisis posisi di pemerintahan.
Pilkada 2020, Demokrat dan Golkar Sepakat Usung 33 Paslon
Ketum Partai Demokrat AHY menemui Ketum Partai Golkar Airlangga
