- Istimewa
VIVA.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan pandangannya terkait kondisi Indonesia setahun belakangan ini. Kondisi tersebut, meliputi sejumlah isu penting yang telah dicatat Partai Demokrat.
"Untuk kepentingan semua, kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi, sekaligus solusi, yang kami sarankan," kata SBY, usai buka puasa bersama Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Juni 2016.
Tujuh isu tersebut, antara lain terkait situasi perekonomian Indonesia saat ini, kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, wajah keadilan dan penegakan hukum, kedaulatan partai politik, dan isu intervensi kekuasaan.
Selain itu, catatan lainnya yakni terkait isu TNI dan Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya, isu tentang gerakan komunis di Indonesia, dan potensi terjadinya konflik horisontal, peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.
Pertama, tentang situasi perekonomian Indonesia saat ini. Menurut SBY, harus disadari, bahwa ekonomi Indonesia masih lemah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut berpengaruh negatif pada pendapatan dan daya beli rakyat, penerimaan negara, kesehatan fiskal, serta menurunnya permintaan yang akhirnya memukul sektor riil dalam negeri.
"Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita. Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna," kata SBY.
Kedua, tentang kondisi sosial ekonomi rakyat, terutama kalangan bawah, atas lemahnya perekomian saat ini. SBY berujar, kelompok ekonomi lemah saat ini mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, karena daya beli yang menurun.
"Secara statistik, terjadi penurunan pendapatan per orang dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang lalu sebesar Rp2,15 juta, tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat. Itu sebabnya ketika terjadi lonjakan harga daging sapi dan gula, rakyat menjerit karena memang berat bagi mereka," ujarnya menambahkan.
Ketiga, berkaitan dengan keadilan dan penegakan hukum. Kata SBY, rakyat akan bersuka cita dan merasa mendapatkan rasa keadilan jika penegakan hukum di negeri ini, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara tegas, adil, tidak pandang bulu, dan transparan.
"Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih, dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot," kata dia.
Keempat, tentang kedaulatan partai politik dan isu intervensi pemerintah. SBY menuturkan, dalam kehidupan demokrasi yang sehat, dan bukan dalam sistem otoritarian, partai politik memiliki kedaulatan, kebebasan untuk menjalankan misi politiknya. Karena itu, setiap campur tangan terhadap urusan internal partai, apakah dari pemerintah, partai politik lain, atau siapapun, akan menciderai demokrasi dan tatanan politik yang berkeadaban (civilized).
"Keras atau lunak sikap sebuah partai politik terhadap kekuasaan adalah hak dan kedaulatan partai itu. Semua wajib menghormatinya," tegas mantan presiden Indonesia ke-enam tersebut.
Kelima, berkaitan dengan posisi TNI dan Polri dalam kehidupan nasional Indonesia. Menurutnya, sejarah telah mencatat, menyadari kekeliruan yang terjadi di masa lalu. Untuk itu, sejak tahun 1998 TNI dan Polri melaksanakan reformasi dan transformasi menuju ke peran dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi.
"Jadi seharusnya pelibatan, campur tangan dan 'ikut bermainnya' TNI dan Polri dalam dunia politik kekuasaan harusnya sudah menjadi milik masa lalu, sudah masuk museum. Nanti yang berbahaya adalah karena terlalu sering dan terlalu banyak unsur TNI menjalankan tugas yang di luar tugas pokoknya, profesionalitas, kemampuan, dan kesiagaannya, untuk bertempur dan berperang bisa menurun," kata dia.
Keenam, berkaitan dengan isu gerakan komunisme di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal.
Menurutnya, Partai Demokrat cemas jika isu tersebut menjadi 'bola liar' yang berujung pada terjadinya konflik, bahkan benturan fisik secara horisontal. Oleh karena itu, Partai Demokrat berharap agar pihak-pihak yang kini saling berhadapan bisa menahan diri, pemerintah tidak boleh pada posisi yang membiarkan.
"Mencermati perkembangan situasi di masyarakat luas, baik yang ada di media sosial maupun secara fisik di lapangan. Sikap kepala negara dan pemerintah harus jelas, jangan menimbulkan kebingungan, spekulasi, dan bahkan persepsi yang keliru," ujarnya.
Ketujuh, berkaitan dengan peran pers dan media masa dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. SBY mengatakan, sebagai seorang pencinta demokrasi, dirinya tercengang melihat perubahan sangat dramatis dalam dunia pers dan media masa saat ini. Alasannya, dulu pada saat dirinya menjabat Presiden selama dua periode, tiada hari tanpa kritik dan serangan pers, baik kepada pemerintah maupun pribadi.
"Meskipun kritik dan serangan itu sering berlebihan disertai dengan sinisme yang tinggi, tetapi saya berterima kasih karena akhirnya kekuasaan yang saya miliki dikontrol secara ketat. Jika saya bisa bertahan selama 10 tahun, di tengah gencarnya serangan pers, pengamat, parlemen dan lawan-lawan politik, itu antara lain juga disumbang oleh peran pers yang kritis.”
(mus)
