- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Komisi III DPR RI kembali melanjutkan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 15 Juni 2016. Rapat hari ini melanjutkan rapat kemarin, di mana KPK saat ini akan memberikan jawaban-jawaban terkait isu yang menyita perhatian.
Salah satunya adalah terkait kasus pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
KPK sendiri dalam pernyataannya kepada wartawan telah menyampaikan para penyidiknya tidak menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam kasus Sumber Waras.
"Saran saya agar ini tidak menjadi bola liar, sebaiknya KPK dan BPK bertemu saja. Saling klarifikasi. KPK jangan terlalu cepat mengatakan itu," kata anggota Komisi III Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Juni 2016.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap KPK bekerja secara proporsional, objektif dan tidak diskriminatif.
"Di negara mana pun untuk menentukan perhitungan kerugian negara selalu dipakai metode BPK. Tiap sidang Tipikor, tetap BPK yang punya wewenang untuk menyampaikan itu. Saya katakan, audit BPK adalah bukti mutlak," terang Junimart.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyidik KPK tidak menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Maka dari itu, KPK berencana mendengarkan keterangan auditor BPK untuk membahas dugaan adanya korupsi.
"Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah, oleh karena itu, jalan satu-satunya kami lebih baik mengundang BPK, bertemu dengan penyidik kami," ujar Agus di Gedung DPR RI, Selasa, 14 Juni 2016.
