- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA.co.id – Lima belas tahun sejak era reformasi dianggap belum berhasil mengubah sistem partai di Indonesia. Kegagalan itu akhirnya berdampak pada hasil dari pemilihan presiden, legislatif hingga kepala daerah.
"Upaya menyederhanakan partai gagal,” kata Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto pada Seminar Kodifikasi Undang-Undang Pemilu di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu 15 Juni 2016.
Menurutnya, hasil dari sebuah proses pemilihan presiden, kepala daerah maupun legislatif harusnya mampu meningkatkan partisipasi politik rakyat dan menghasilkan sistem presidensial yang efektif, namun ini berbeda dengan kenyataannya.
"Perlu dilakukan rekayasa pemilu dalam konteks yang positif hingga menghasilkan sistem partai yang sederhana," ujarnya.
Didik mengatakan, penyederhanaan partai tersebut bisa dilakukan dengan mengatur kembali besaran daerah pemilihan, mengatur ambang batas perwakilan dan membuat kembali formula perolehan kursi partai.
"Tujuan ambang batas perwakilan adalah menyeleksi partai politik peserta pemilu. Banyaknya partai peserta pemilu membingungkan pemilih dan menelan banyak dana," ungkapnya.
Selain itu, tujuan membatasi ambang batas perwakilan juga untuk mengurangi jumlah partai di parlemen. Sebab dengan banyaknya partai di parlemen malah meningkatkan fragmentasi dan menyulitkan pengambilan keputusan.
"Ini seperti yang terjadi dalam pemerintahan saat ini. Di mana kebijakan pemerintah belum tentu mulus disetujui oleh DPR."
Agar kinerja pemerintah dan parlemen parlemen bisa efektif, ujar dia, maka sistem kepartaian harus disederhanakan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan merevisi kembali Undang-Undang Pemilu.
(mus)
Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat
Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat
