VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilainya tidak mengindahkan hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Ini harus didudukkan dulu persoalan ini. Apakah suara bulat KPK secara institusional atau hanya orang per orang yang berpendapat seperti itu karena di pihak lain ada yang berpendapat berbeda. Masalahnya belum selesai," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 17 Juni 2016.
Hal tersebut disampaikan Fadli menanggapi pernyataan pimpinan KPK yang menyatakan tidak menemukan indikasi korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang sempat dipermasalahkan BPK.
Fadli lebih jauh mempertanyakan pendapat KPK soal definisi istilah tidak ada perbuatan melawan hukum atas pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.
"Di banyak kasus, temuan BPK termasuk audit investigasi langsung jadi acuan KPK untuk menentukan seseorang sebagai tersangka atau tidak. Banyak di daerah-daerah statistiknya, sangat banyak kecuali dalam hal ini. Jadi aneh," kata Fadli.
Dia menuturkan sempat melakukan pengawasan terhadap masalah ini, termasuk mendatangi langsung lahan RS Sumber Waras tersebut. Menurut Fadli secara sederhana dari informasi yang dia himpun memang patut diduga adanya potensi kerugian negara.
"Apa yang dilakukan BPK benar. Jangan sampai KPK jadi alat kekuasaan untuk melindungi orang tertentu atau menargetkan orang lain. KPK harus dipantau karena KPK ini beda dengan yang dulu. Pimpinan (KPK) yang dulu mengindikasikan ada korupsi tersebut," kata Fadli.
Politikus Partai Gerindra itu bahkan menantang KPK dan BPK untuk melakukan adu data. Dia menilai pimpinan KPK saat ini cenderung politis dan bisa diintervensi kekuasaan. "Gampang diperintah, disuruh ini itu," katanya.
