- REUTERS/Erik De Castro
VIVA.co.id - Menteri Luar Negri, Retno LP Marsudi, melakukan rapat kerja terkait sikap Indonesia dalam konstelasi Laut China Selatan yang terus memanas. Kapal nelayan China kerap kali melanggar batas laut Indonesia.
"Banyak perkembangan yang membuat kita sebagai bangsa perlu bersikap tegas mengenai hal-hal di kawasan Laut China Selatan. Di satu sisi banyak progres, di sisi lain banyak problem yang menuntut keseriusan pemerintah kita," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 20 Juni 2016.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional tersebut, progres positif dari hubungan Indonesia dengan China adalah ditandatanganinya kesepakatan kerja sama ekonomi dan militer. Namun pemerintah China selalu melindungi nelayan mereka yang melakukan pencurian ikan di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, dari Fraksi Partai Golkar menduga Cina memang meremehkan kedaulatan Indonesia. Ia meminta pemerintah untuk segera bersikap.
"Apakah perlu sikap tegas mencabut hubungan militerkah atau apa? Semoga ada jawaban tegas dari Kemlu," kata dia.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura, Arief Suditomo, mengingatkan adanya sengketa wilayah antara Filipina dan China di wilayah Laut China Selatan. Persoalan sengketa ini sedang berproses secara hukum di Mahkamah Internasional, Den Haag, Belanda.
"Kalau Filipina kalah, apa antisipasi Kemenlu? Karena bagaimana pun ada dampaknya kepada Indonesia," katanya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengakui nelayan China kerap kali masuk masuk ZEE Indonesia untuk melakukan illegal fishing. Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakan benar yaitu TNI AL dan Bakamla melakukan pengusiran hingga penangkapan.
"Apa yang dilakukan TNI AL, adalah bagian pelaksanaan law enforcement dalam melaksanakan tugas menjaga hak berdaulat kita di ZEE," tegas Retno.
