- VIVA.co.id/Reuters
VIVA.co.id - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis menyesalkan penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata Filipina yang kembali terjadi. Ia berharap pemerintah belajar dari dua peristiwa penyanderaan sebelumnya.
"Kami berharap tidak seperti kemarin, semua ingin punya panggung," kata Abdul di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2016.
Abdul juga meminta komunikasi antar lembaga berjalan solid, sehingga tidak terjadi simpang siur informasi terkait ada tidaknya penyanderaan dan proses pembebasannya.
"Perlu penanganan bersama dan terpadu, sehingga kelihatan soliditas pertahanan keamanan dalam menangani masalah ini," ujarnya.
Meski harus mengevaluasi pembebasan sandera, politikus PKS ini berharap pemerintah tidak terburu-buru mengirim TNI. Pendekatan diplomatik harus tetap diutamakan.
"Ini kan melibatkan Kemenhan, BIN, BAIS, Menlu. Menlu harus ada langkah diplomasi agar sandera bisa cepat dibebaskan," katanya.
Menurutnya, kembali terjadinya penyanderaan menjadi tantangan bagi TNI untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia.
"Pertahanan keamanan Indonesia harus ditingkatkan, betapapun anggaran TNI pas-pasan," tuturnya.
