- Antara/ Reno Esnir
VIVA.co.id - Ketua DPP Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, mengharapkan Presiden Jokowi memberikan kepastian soal pelaksanaan reshuffle kabinet.
"Saya harap ini tidak jadi wacana terus dan tidak jadi kegaduhan. Jokowi harus memberikan kepastian. Kalau mau reshuffle ya reshuffle. Kalau tidak ya tidak," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 25 Juli 2016.
Menurutnya, perlu ada kepastian soal reshuffle kabinet agar para pembantu Jokowi tidak diliputi kegalauan dan kecemasan saat bekerja. Soal reshuffle ini juga dianggap sudah menjadi polemik di publik.
"Kalau tidak (reshuffle), disampaikan supaya tidak menimbulkan polemik. Supaya para menteri dapat bekerja dalam suasana yang baik," kata Sudding.
Meski begitu, ia menyadari persoalan reshuffle ini memang kewenangan penuh presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Kalau pun ada kader Hanura yang dievaluasi, maka ia menilai sah saja.
"Karena tujuan kita bagaimana agar para pembantu presiden betul-betul dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Dari evaluasi presiden tidak produktif lagi, tidak sesuai harapan itu kewenangan presiden. Bagi kami mau ditambah monggo, mau dihilangkan monggo," kata Sudding.
Ia menambahkan juga tak masalah akan ada orang baru masuk ke dalam kabinet selama yang mengisi bukan atas dasar bargaining politik atau ingin memperkuat posisi pemerintahan di parlemen.
Menteri PUPR Basuki Lapor ke Jokowi Tidak Mau Maju di Pilkada Jakarta
Salah satu nama yang mencuat untuk diusung di Pilkada Jakarta pada November 2024, adalah Basuki Hadimuljono, yang saat ini menjabat sebagai Menteri PUPR periode 2019-2024
