VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lukman Edy mendesak pemerintah segera mengirimkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Kodifikasi Pemilu. Setidaknya 1 Oktober 2016 DPR mengharapkan draf tersebut telah sampai.
"Kodifikasi akhir tahun ini saya ngotot. Tapi DPR belum terima dari pemerintah. Isunya sudah dikirim tapi delivery-nya agak lama," kata Lukman dalam diskusi di DPR, Jakarta, Kamis, 15 September 2016.
Ia melanjutkan, setelah draf RUU sampai ke DPR, baru bisa dibahas di panitia khusus (pansus) atau Komisi II DPR. Hal itu juga sangat bergantung pada proses di pimpinan DPR.
"Kalau di Komisi II bisa rapat sampai pagi. Hitungan saya kalau 1 Oktober DPR bisa bahas, reses akhir Oktober, masih ada 1 bulan buat fraksi membahas DIM (daftar inventarisasi masalah)," kata Lukman.
Ia mengatakan, apabila DIM sudah dibuat, maka saat masa sidang dimulai lagi, RUU Kodifikasi ini bisa kembali dibahas. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tak bisa UU ini selesai Mei 2017, harus selesai pada Februari awal. Jadi Mei bisa mulai. Jadi saya minta 1 Oktober masuk ke DPR, paling lambat akhir Januari sudah selesai sehingga punya waktu luang melakukan penguatan teknis di KPU dan Badan Pengawas Pemilu," kata Politikus PKB ini.
(mus)
Prabowo Pernah Bilang Demokrasi Sangat Melelahkan, Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu
Bamsoet menilai penyempurnaan UU Pemilu perlu dilakukan di awal pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.
