- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Pemerintahan Joko Widodo sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan, yang semuanya mengenai masalah ekonomi. Namun, tak lama lagi, pemerintah juga akan mengeluarkan paket kebijakan hukum.
Paket kebijakan hukum ini akan diumumkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
"Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum tapi sekarang kan ada satu proses agar paket itu betul-betul ada manfaatnya," kata Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa 27 September 2016.
Wiranto mengatakan, paket itu akan menyasar perbaikan terhadap sistem di penegakan hukum hingga budaya hukum tersebut. Wiranto mengatakan paket tersebut masih digodok lebih lanjut.
"Terus terang di bidang hukum kan cukup prihatin bahwa hukum yang seharusnya instrumen untuk ditaati, untuk diindahkan dan diturut oleh seluruh masyarakat dan hukum itu kan kesepakatan kolektif bangsa," jelasnya.
Namun lanjut pendiri Partai Hanura itu, aparat hukum sendiri yang kerap menjadikan hukum untuk komoditas kepentingan kelompok sendiri. Wiranto mengatakan, pemerintah karena itu akan menindak tegas aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum, menegakkan hukum namun justru menodai hukum itu sendiri.
"Ini yang nanti akan kami sasar. Agar apa, agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional itu kembali pulih," katanya.
Dia melanjutkan, paket tersebut saat ini tengah digodok tim khusus dan belum dipastikan waktu peluncurannya.
(ren)
Menteri PUPR Basuki Lapor ke Jokowi Tidak Mau Maju di Pilkada Jakarta
Salah satu nama yang mencuat untuk diusung di Pilkada Jakarta pada November 2024, adalah Basuki Hadimuljono, yang saat ini menjabat sebagai Menteri PUPR periode 2019-2024
