- Alfin Tofler/VIVAnews
VIVA.co.id - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono memilih menghindari kontrak politik dengan warga. Alasannya, ia tak ingin memberikan janji yang parsial.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai positif langkah tersebut. Menurutnya, kontrak politik hanya mengesankan kelompok per kelompok warga.
"Nanti kalau (kontrak) dengan warga yang ini, warga yang lain bagaimana? Apa semua enam juta setengah warga mau tanda tangan?" kata Syarief ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.
Syarief menegaskan bahwa dalam melihat keinginan masyarakat Jakarta haruslah secara keseluruhan. Namun, ia tidak melarang calon lain melakukan kontrak politik.
"Enggak apa-apa (calon lain), menurut saya kontrak politik boleh. Tapi pertanyaannya mau dengan siapa saja kontrak politiknya?" kata Syarief lagi.
Syarief meminta warga tidak hanya memilih calon yang mengumbar kontrak-kontrak politik saja. Dia meminta warga cermat melihat karakter si calon gubernur.
"Makanya Pilkada 2017 ini jangan sampai salah pilih. Pilih yang tegas, yang santun, yang memiliki karier yang bagus dan memiliki behavior," kata Syarief.
Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kontrak politik untuk mengikuti keinginan kelompok tertentu wajar saja. Sebab, warga meyakini calon bersangkutan akan memenuhi tuntutan mereka. Kalau ada calon yang tak meneken kontrak politik maka menjadi pilihan bersangkutan.
"Kontrak politik adalah janji kalau terpilih akan laksanakan apa yang jadi keinginan warga. Janji di depan. Saya kira ukuran integritas seseorang menepati janjinya atau tidak," kata Fadli.
Darmizal Sebut Somasi SBY Tidak Memiliki Dasar Hukum
Somasi tersebut, kata Darmizal, dirasa sangat konyol untuk dilakukan, karena kubu AHY sudah membawa sengketa ke pengadilan
