- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menegaskan akan tetap aktif memberantas pungutan liar atau pungli walau hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Sikap itu ditegaskan Presiden menjawab berbagai kritik, termasuk dari pimpinan DPR.
Hal itu kembali diingatkan Presden dalam pidato pembukaan di rapat koordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.
"Sekali lagi ingin saya tegaskan, yang namanya pungli bukan soal besar kecilnya. Tetapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya, baik yang kecil urusan Rp10 ribu, Rp100 ribu, juta," kata Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, pekan lalu, pemerintah pusat sudah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli atau Saber Pungli.
"Ini bukan urusan 10 ribu Rupiah, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu atau misalnya di jalan dicegat dimintai pungutan," ujar Presiden.
Kata Presiden, pungli juga menyebabkan biaya tinggi pada sektor ekonomi, yang mengakibatkan daya saing Indonesia semakin menurun.
"Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap (pungli) hal yang normal dan biasa saja dan kita permisif pada itu," kata Presiden.
Melalui forum tersebut, Jokowi mengajak seluruh gubernur untuk mengambil langkah konkret memberantas pungli di daerah-daerah, karena pungli terjadi di banyak sektor. Seperti pengurusan sertifikat, izin, pungli di kantor, pelabuhan, rumah sakit, hingga di jalan raya.
"Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pemberantasan pungli akan efektif," kata Jokowi.
Dasar pembentukan Satgas Saber Pungli ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres. (ase)
Evaluasi Mudik Lebaran 2024, Jokowi Minta Sistem Bayar Tol Tanpa Tapping
Presiden Jokowi memberikan sejumlah evaluasi atas penyelenggaraan mudik Lebaran 2024 lalu dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini Senin, 6 Mei 2024.
