- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga merespons kritik terhadap dua tahun Pemerintahan Jokowi khususnya terkait adanya anggapan relasi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang dianggap kurang harmonis.
"Kami sebagai bagian dari pemerintah, Beliau berdua (Jokowi-Jusuf Kalla) sangat harmonis, saling berbagi," kata Eriko di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016.
Menurutnya, kinerja Wapres atau Presiden tak harus berhenti pada persoalan pelantikan atau hal yang berbau birokratis maupun seremonial. Oleh karena itu, ketidakhadiran Wapres Jusuf Kalla dalam sejumlah kegiatan pelantikan menteri dan pejabat negara bukan menjadi indikator kinerja.
"Tetap Pak Wapres berjalan melaksanakan tugas mewakili Presiden. Tapi kalau selalu mau melihat dari sudut pandang negatif, ini kan berasal dari pelantikan kemarin Pak JK tak hadir. Justru Pak JK menjalankan tugas yang diminta mewakili Presiden," kata Eriko.
Menurut Eriko, justru apabila Jokowi dan JK hadir bersamaan untuk hal seremonial maka akan ada pekerjaan yang tak dijalankan.
"Pelantikan hal biasa saja. Bisa siang, malam, selesai dilantik bisa langsung bekerja. Yang paling penting kerjanya, bukan seremonialnya," kata Eriko.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai peran Wakil Presiden Jusuf Kalla seharusnya bisa difungsikan maksimal oleh Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya.
"Dengan segala pengalamannya Pak JK dalam beberapa pemerintahan pernah berkali-kali menteri juga, mestinya JK harus diperankan lebih maksimal. Sehingga bukan one man show," kata Fadli.
Anggapan kerenggangan hubungan Jokowi dan JK diindikasikan dengan Wakil Presiden JK yang tidak menghadiri pelantikan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakilnya Arcandra Tahar di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2016.
Selain tidak menghadiri pelantikan tersebut, Wapres Kalla juga tidak hadir saat pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan. (ase)
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
