- VIVA.co.id / Dody Handoko
VIVA.co.id – Hari ini 71 tahun lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat politik berupa Maklumat Presiden 1 November 1945 tentang Haluan Politik Pemerintah Indonesia.
Maklumat ini hanya ditandatangani oleh Bung Hatta. Bung Karno tidak membubuhkan tanda tangannya dalam maklumat yang dianggap merupakan Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia (GBHN).
Secara eksplisit, maklumat tersebut menyatakan, pemerintah menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia dari Sekutu maupun Belanda yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan menghormati hal milik orang asing yang berasal dari zaman Hindia Belanda.
Dengan demikian, saat itu, pemerintah punya sikap semua hak milik orang asing di Indonesia yang dirampas akan diserahkan kembali.
Maklumat 1 November 1945 itu menunjukkan pertentangan pemikiran antara Bung Karno dan Bung Hatta.
Bung Karno ingin menggunakan revolusi mengakhiri kapitalisme dengan jalan menasionalisasi perusahaan milik Belanda. Upaya nasionalisasi itu memang harus dilakukan karena itu dipandang sebagai jalan revolusi.
Namun Bung Hatta dengan dukungan Sutan Sjahrir bersikap berseberangan. Keduanya tegas menyatakan tak mau mengambil jalan nasionalisasi milik kolonial Belanda.
Maklumat tersebut juga sekaligus untuk membantah tudingan luar negeri bahwa Pemerintah RI adalah buatan Jepang. Saat itu Sjahrir berupaya memberikan gambaran kepada Bung Karno, bahwa Barat melihat Republik Indonesia adalah boneka fasis Jepang dan Soekarno-Hatta merupakan kolaborator Jepang.
Dalam kondisi ini, Sjahrir mengatakan, Belanda bisa kembali lagi ke Indonesia dengan membonceng Sekutu untuk melucuti Jepang.
Langkah Bung Karno ditinggal Bung Hatta akhirnya terus berlanjut dengan keluarnya Maklumat pada 3 November 1945 tentang anjuran berdirinya partai-partai politik.
Maklumat ini juga hanya ditandatangani oleh Bung Hatta saja. Maklumat itu menjadi pintu untuk sistem multipartai. Sementara sikap Bung Karno dalam hal ini jelas, tidak menyetujui sistem tersebut.
Bung Karno pun berbicara dengan orang dekatnya tentang pertentangan sikap dengan Bung Hatta tersebut. Bung Karno mengaku kecewa dengan Maklumat Bung Hatta itu. Bung Karno mengeluh tidak bisa berbuat apa-apa karena Bung Hatta telah menyerobotnya. (ase)
PDIP: Berbicara Pancasila, Harus Ubah Mentalitas Terjajah
Kampus atau universitas didorong untuk mengembangkan ilmu pengetahun dan teknologi, serta riset. Tetapi tetap berdasar Pancasila, bukan nilai-nilai dari luar.
