- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menilai, Kepolisian kurang aspiratif dalam proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Polri juga disebut seperti punya beban besar dalam mengusut kasus ini.
"Kapolri banyak mutar-mutar, kurang aspiratif dan lebih menjaga satu orang, Ahok," kata Sodik dalam pesan tertulis, Jumat 11 November 2016.
Wakil Ketua Komisi VIII ini mengingatkan, pemerintah dan Polri harus berusaha mengusut kasus Ahok sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Seperti diketahui, pemerintah menjanjikan kasus Ahok bisa dituntaskan dalam jangka waktu dua minggu.
"Ini soal keadilan hukum. Soal kesamaan manusia Indonesia di depan hukum," ujar Sodik.
Dengan merampungkan pengusutan sesuai dengan jadwal yang dijanjikan, maka Sodik beranggapan tidak akan ada aksi demo susulan yang dikabarkan akan terjadi pada 25 November nanti.
"Harusnya tidak perlu ada demo lagi, jika Presiden dan Polri memberikan pernyataan yang jelas dan tegas," kata Sodik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap, tidak ada lagi unjuk rasa lanjutan demonstrasi pada 4 November 2016 lalu. Sempat beredar, kabar adanya aksi lanjutan akan kembali dilakukan pada 25 November 2016 mendatang.
"Kami mengharapkan, agar sudah tidak ada demo-demo lagi," kata Presiden Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat 11 November 2016.
(mus)
M Kece Dituntut 10 Tahun Penjara
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman 10 tahun penjara untuk terdakwa M Kece terkait kasus penistaan agama.
