- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA.co.id - Gubernur Papua, Lukas Enembe, bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Rabu, 22 Maret 2017. Perbincangan seputar masalah politik di Papua hingga juga menyinggung masalah PT Freeport Indonesia.
"Kami laporkan perkembangan situasi politik Papua," kata Lukas, usai pertemuan.
Tidak dijelaskan situasi politik yang mana. Apakah termasuk pilkada serentak yang sudah dilakukan atau yang lain.
Terkait persoalan PT Freeport Indonesia yang hingga kini belum menemukan titik temu dengan pemerintah Indonesia, Lukas juga mengakui itu disinggung dalam pertemuan tersebut.
"Sikap pemerintah menyangkut Freeport juga kami sampaikan," katanya.
Dia menjelaskan, persoalan PT Freeport yang menjadi tuntutan masyarakat Papua, sama dengan yang diajukan pemerintah pusat saat ini yakni divestasi saham perusahaan tambang AS itu sebesar 51 persen untuk Indonesia.
"Sikap kami 17 item. Di antaranya, 6 item yang hampir sama dengan pemerintah Jakarta. Kepemilikan saham 51 persen setuju. Freeport jadi karyawan kita. Ini negeri kita, diatur kedaulatan negara yang kita jaga," kata Lukas.
Lukas mengatakan, seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia, harus dikuasai oleh negara. Termasuk sumber daya yang ada di Freeport ini. Untuk itu pihaknya setuju, agar PTFI menuruti tuntutan itu.
"Presiden setuju sekali sikap kami menyangkut Freeport. Setuju, apa yang diperjuangkan Papua dan Jakarta sama," katanya.
Selain itu, Lukas juga melaporkan perkembangan infrastruktur di sana. Termasuk pembangunan akses jalan dari Kabupaten Nduga ke Wamena, yang saat Jokowi berkunjung ternyata tidak akses jalannya. Sejumlah proyek juga, diminta oleh Gubernur Lukas agar diresmikan oleh Presiden Jokowi, yang rencananya awal April 2017.
"Kami laporkan mengundang beliau datang ke Papua untuk meresmikan proyek pemerintah, salah satunya adalah masalah perbatasan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sudah selesai Rp169 miliar nilainya," katanya. (ase)
Pemerintah Bakal Tambah Saham Freeport Jadi 61 Persen, Bahlil Buka-bukaan Pertimbangannya
Penambahan kepemilikan negara di saham Freeport menjadi 61 persen itu, bertujuan untuk makin menyejahterakan masyarakat Indonesia.
