2 Juta Hektare Lahan di Merauke Bakal Jadi Kebun Tebu, Bahlil: Masa Impor Gula Terus

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Satuan Tugas (satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Itu ditetapkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Bahlil mengatakan, Satgas ini bertujuan mengembangkan industri gula nasional, supaya lebih mandiri melalui upaya swasembada yang bakal digenjot ke depannya. Tujuannya supaya kebutuhan gula nasional bisa mencapai kemandirian, dan tidak selalu bergantung pada mekanisme impor.

"Luas wilayah negara kita ini kan salah satu yang terbesar di dunia. Tapi kita ini (kalau) harga gula naik, impor terus kerjanya, impor terus," kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I-2024, Senin, 29 April 2024.



Ditjen Perkebunan Kementan meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi tebu

Photo :

• Ditjen Perkebunan Kementan

Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa upaya menggenjot kemandirian di industri gula Tanah Air itu tidak bisa lagi dilakukan seperti era kolonial yang mengeksploitasi sumber daya manusia (SDM) dalam jumlah besar.

Melalui Satgas ini, Bahlil mengaku bahwa salah satu pekerjaan rumahnya adalah mencari lahan yang cukup luas untuk dijadikan lokasi perkebunan tebu. Hal itu sebagaimana luasan tanah mencapai sekitar 2 juta hektare, yang berada di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

"Nah, di Merauke itu ada tanah jutaan hektare kurang lebih, setelah kita identifikasi dengan Kementerian Kehutanan, kurang lebih sekitar 2 juta (hektare). Alokasi (untuk perkebunan) tebu," ujarnya.

Dalam hal pemanfaatan lahan sekitar 2 juta hektare di Kabupaten Merauke, Papua Selatan itu, Bahlil mengatakan bahwa pengelolaannya akan dibagi menjadi dua jenis. Yakni pengelolaan berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dikelola oleh pihak BUMN, dan pengelolaan oleh pihak swasta murni.

"Kita akan membuat dua. Satu bagian adalah akan dikelola oleh swasta murni, karena swasta murni ini percepatannya lebih tinggi, dan dia tidak kita tanggung tentang infrastrukturnya. Sementara satunya akan dikelola oleh KEK, namanya BUMN. Tapi ini akan di-blending antara investasi BUMN dan swasta murni," kata Bahlil.

Dia menegaskan, upaya ini merupakan langkah dan strategi pemerintah dalam melakukan percepatan swasembada gula. Sebab, dengan adanya sedemikian banyak lahan di Tanah Air yang bisa dijadikan perkebunan tebu, diharapkan ke depannya Indonesia tidak lagi dipermainkan oleh kenaikan harga dan impor gula.

Bahlil memastikan, pada tahap pertama ini sudah masuk sekitar 2 juta bibit tebu dari Australia. Karenanya, Bahlil sebagai Menteri Investasi pun menegaskan bahwa investasi yang tengah digenjot melalui upaya ini merupakan investasi dalam negeri.

"Nah, tahap pertama ini sudah masuk, ada sekitar 2 juta bibit (tebu) dari Australia, dan kebetulan tanahnya itu cocok untuk gula. Jadi sekarang kita lagi dorong, dan ini investasinya semuanya investasi dalam negeri," kata Bahlil.

"Kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pengusaha yang mau melakukan investasi di bidang perkebunan tebu, yang sekaligus dengan industrinya," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Dalam hal pemanfaatan lahan sekitar 2 juta hektare di Kabupaten Merauke, Papua Selatan itu, Bahlil mengatakan bahwa pengelolaannya akan dibagi menjadi dua jenis. Yakni pengelolaan berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dikelola oleh pihak BUMN, dan pengelolaan oleh pihak swasta murni.