- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan secara pribadi menolak usulan nol persen batas Presidential Threshold atau ambang batas presiden dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang masih alot di perdebatan di DPR.
"Saya kira nol persen itu belum putus. Saya pribadi belum tentu setuju nol persen. Karena terlalu rame," kata Muhaimin di DPP PKB, Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menjelaskan dengan tidak adanya batas ambang presiden semua partai baik yang baru maupun yang lama bisa mencalonkan nama calon presiden sendiri. Hal tersebut dianggap tidak adil.
"Jadinya partai baru lahir kayak PSI langsung bisa mencalonkan. Oh lelucon. Ini negara bukan lelucon," ucapnya.
Selain itu, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menjelaskan tanpa adanya ambang presiden akan berdampak pada proses politik itu sendiri.
"Karena terlalu rame. Kristalisasinya terlalu panjang. Nah, kalau ada pembatasan kristalisasi lebih dini," tegasnya.
Apakah sikap pribadinya yang menolak ambang batas presiden akan menjadi sikap fraksi PKB dalam revisi undang undang, Cak Imin belum bisa memastikan.
"Belum, belum ada dukungan. Pokoknya prinsipnya saya belum panggil pansus, belum panggil Lukman Edy (Ketua Pansus RUU Pemilu). Tapi saya pribadi bersikap jangan nol persen. Perlu ada pembatasan," katanya.
Prabowo Pernah Bilang Demokrasi Sangat Melelahkan, Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu
Bamsoet menilai penyempurnaan UU Pemilu perlu dilakukan di awal pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.
