- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, Abdul Hadi meminta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil jangan memojokkan partai di tengah kesiapannya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2018.
Menurutnya, pernyataan Ridwan Kamil yang menyebut PKS lebih mengutamakan kadernya di Pilkada Jabar bisa berakibat menyulitkan kans politiknya di Pilkada Jabar 2018.
"Sebaiknya jangan debat di sana, nanti Pak Ridwan akan kesulitan. Sekarang gini aja, beliau berambisi maju (jadi cagub), itu hak. Kemudian memilih Nasdem itu hak beliau, kami juga nggak pernah nyalahin," kata Abdul kepada VIVA.co.id, Jumat 5 Mei 2017.
Abdul mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan partai jangan dijadikan penyebab kans politik Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jabar menurun. Ia khawatir, jika dibiarkan sikap tersebut bisa menjadi kebiasaan, dipastikan akan berdampak buruk.
"Gerindra punya sejarah, dan PKS lebih mengutamakan kader, memang apa salah kami? Jadi jangan disalahkan, nanti partai marah. Sebaiknya jangan menyalahi partai, nanti partai-partai kompak memboikot beliau kan kasihan," ujarnya.
Kendati demikian, Abdul tidak bermaksud menilai manuver Ridwan Kamil masuk pada sikap negatif. Namun, pihaknya hanya mengingatkan agar Ridwan Kamil menghargai fatsun politik antar partai.
"Saya menghindari predikat-predikat tertentu (egois, haus kekuasaan). Tapi itu sebuah fatsun yang harus dihormati. Hormatilah fatsun itu, jangan coba-coba memojokkan," tegasnya.
Diwartakan sebelumnya, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menjelaskan, keputusan politik menerima pinangan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, bukan perkara mudah.
Menurutnya, hubungan baik dengan partai pengusungnya yang mensukseskan Pilwalkot Bandung 2013 yaitu Gerindra dan PKS terus dijaga dengan harmonis. Bahkan, kata Emil, sangat keliru jika dua partai tersebut dilupakan begitu saja.
"Apalagi meninggalkan partai pendukungnya? Tidak meninggalkan," ujar Ridwan Kamil di Bandung Jawa Barat, Selasa 2 Mei 2017.
Menurutnya, keputusan politik untuk melancarkan kesiapan menjadi calon gubernur 2018 - 2023 tidak dengan Gerindra dan PKS, bukan tanpa alasan. Dengan latar belakang profesional, sangat sulit secara pribadi menerima syarat politik partai.
"Dulu juga komunikasi. Cuma partai itu, misalnya Gerindra mensyaratkan saya jadi kadernya, PKS, mendahulukan kadernya," katanya.
Dengan syarat tersebut, menurut Ridwan Kamil, sangat sulit diterima dan dijalankan. "Dua situasi itu tidak ideal buat saya. Saya diam (tidak mencari dukungan), kan enggak," katanya.
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
