- VIVA.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan adanya kenaikan dana partai politik dari Rp108 menjadi Rp1.000 membuat partai terbantu. Khususnya untuk pendidikan politik kader.
"Kenaikan dana bantuan politik tentu membuat partai kita sedikit terbantu," kata Ace di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2017.
Saat ditanya apakah Golkar hanya akan menggunakan dana ini untuk kaderisasi, ia masih akan membicarakan lebih teknisnya dengan bidang kebendaharaan partai. Tapi dengan adanya kenaikan ini, parpol dipacu memerankan pendidikan politik.
"Tentu kenaikan dana parpol, saya kira harus dibarengi akuntabilitas publik dan transparansi dalam penggunaannya. Karena ini dana negara. Sehingga penggunaan ini dipertanggungjawabkan," kata Ace.
Ia juga menilai memang seharusnya ada biaya standar dan kegiatan parpol yang dibantu negara, misalnya, kebutuhan kesekretariatan. Tapi ia tetap menekankan pentingnya penggunaan dana ini untuk pendidikan politik dan rekrutmen kader.
"Idealnya memang di negara yang demokrasi sudah maju, parpol mendapatkan subsidi yang besar dari negara. Australia, Jerman, Amerika, itu semua subsidi terhadap parpol," kata Ace.
Senada dengan Ace, Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan kenaikan dana parpol tersebut cukup baik karena Rp108 per suara jauh dari cukup bahkan untuk keperluan kesekjenan.
"Sebenarnya Rp1.000 juga masih jauh dari cukup karena kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Meksiko, itu sudah Rp60 ribu, kita cuma Rp1.000. Jadi perbandingannya itu jauh sekali, jadi membangun demokrasi itu perlu juga dukungan dari pemerintah secara konkret, di antaranya bantuan dana," kata Riza di Gedung DPR pada kesempatan terpisah.
Ia mengatakan, selama ini Gerindra mengandalkan pembiayaan partai dari anggota dewan, pengurus partai, iuran anggota, usaha-usaha, dan yang utama dari ketua umumnya, Prabowo Subianto.
"Anggaran parpol itu harusnya setiap tahun dinaikkan. Karena gaji Mendagri dinaikkan. Secara bertahap ya," kata Riza. (ase)
KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu
KPK saat ini sudah menerima terkait dengan laporan transaksi janggal untuk pemilu 2024 yang ditemui oleh PPATK, dan akan menindaklanjutinya
