VIVA.co.id – Politikus PDIP Junimart Girsang mengkritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menandatangani surat yang ditujukan ke KPK agar menunda pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto. Cara Fadli Zon mestinya dilakukan atas dasar hukum dan etika yang jelas.
"Jangan sampai timbul persepsi intervensi," kata Junimart di gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 September 2017.
Menurut dia, kasus yang dialami Novanto bersifat pribadi. Dengan adanya surat Fadli Zon dikhawatirkan ada kesan intervensi lembaga DPR sebagai legislatif. Padahal, kasus Novanto tak bisa disamakan dengan lembaga.
"Karena itu, seandainya ada surat dari lembaga yang bersangkutan dalam hal ini DPR RI, kita berharap KPK tidak melakukan perbedaan terhadap orang per orang. Bagaimana KPK melakukan proses penegakan hukum, lakukan hal yang sama kepada siapa saja," ujar Junimart.
Ia menilai persoalan ini sebenarnya menyangkut etika. Karena ini bukan masalah lembaga, tentu tidak relevan.
Terkait perlunya Fadli dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, ia mengatakan tak dalam posisi berpendapat tentang itu.
"Saya berpendapat tentang etika seorang yang bisa bersurat kepada lembaga hukum, tentu dia punya kepentingan yang signifikan, kepentingan yang melekat untuk itu," kata Junimart.
Ia menekankan, semua pejabat, menteri termasuk presiden harus pintar-pintar bersikap apalagi dalam hal surat menyurat. Sehingga jangan sampai surat tersebut disalahgunakan.
"Kalau saya lebih radikal lagi, jangan sampai kekuasaan itu diperjualbelikan, didagangkan.” (mus)
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
