- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Ketua DPP Gerindra, Sodik Mudjahid, menilai tiga tahun pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla dari segi demokrasi justru mengalami pembatasan. Begitu pun dari segi politik, seakan menjauh dari arah demokrasi.
"Demokrasi bukan dikembangkan tapi mulai dibatasi tercermin dari Perppu Ormas, pembubaran ormas dan pemberedelan beberapa situs medsos ormas-ormas dan LSM-LSM," kata Sodik melalui pesan singkat kepada VIVA.co.id, Kamis 19 Oktober 2017.
Ia melanjutkan, dalam politik, era pemerintahan Jokowi-JK tampak juga menjauh dari demokrasi dan Pancasila yang didambakan. Misalnya dalam UU Pemilu yang mengatur ambang batas presiden sebanyak 20 persen.
"Khususnya presidenstial treshold yang membatasi hak warga negara dan hak partai dalam mencalonkan presiden," kata Sodik.
Ia menyebut contoh lainnya seperti intervensi pemerintah yang sangat kuat pada kehidupan internal partai. Sehingga partai bersangkutan mendapatkan berbagai iming-iming dan tekanan.
"Misalnya kasus dualisme PPP dan Golkar beberapa waktu lalu," kata Sodik. (ren)
Kembali Mencuat, Golkar Tak Ingin Berandai-andai Soal Kabar Jokowi Gabung
Kabar Presiden Jokowi bergabung ke Golkar, kembali mencuat. Setelah elit PDIP menyebut, Jokowi bukan lagi bagian dari partai itu setelah beda pilihan selama Pilpres 2024.
