- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon,menilai Presiden Joko Widodo sama saja dengan menelan ludahnya sendiri ketika masih ada menterinya yang rangkap jabatan. Ia menagih komitmen Jokowi yang di awal pemerintahannya saat ini menegaskan tak ingin ada menteri rangkap jabatan di partai politik.
Fadli mengingatkan hal ini karena ada menteri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan terpilih menjadi ketua umum parpol.
"Memang kan ada beberapa menteri yang akan ikut dalam pilkada, ada yang misalnya jadi ketua umum partai politik, apakah merangkap atau tidak kita lihat saja langkahnya presiden seperti apa, karena usernya kan presiden. (Kalau merangkap) Ya artinya menelan ludah sendiri," kata Fadli di Gedung DPR, Jumat 22 Desember 2017.
Menurutnya, aturan Jokowi agar tak rangkap jabatan agar bisa fokus bekerja. Kebijakan Jokowi bagi menteri yang tak boleh rangkap jabatan dianggap sudah bagus. Ia menyebut kebijakan ini bisa menekan kepentingan konflik.
"Artinya kalau rangkap jabatan nanti ada moral hazard, konflik kepentingan lagi. Kedatangannya sebagai menteri atau ketua umum partai politik atau sebagai politisi dari partai tertentu," lanjut Fadli.
Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Lalu, ada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Baik Khofifah dan Airlangga belum mundur dari jabatan menteri. (ren)
Gibran Bantah Presiden Jokowi Gabung Golkar
Gibran membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menyebutkan Presiden Jokowi dan dirinya sudah masuk ke Golkar
