- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA – Pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 tinggal menunggu hitungan hari. Ada 171 daerah yang akan berpartisipasi menggelar Pilkada dengan hari pemungutan suara pada 27 Juni 2018.
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romarhumuziy alias Romi berpesan agar masyarakat memilih calon yang punya rekam jejak yang baik.
"Pilihlah calon yang punya rekam jejak tidak tercela baik dalam kaca mata pemberantasan korupsi, tindak pidana berat lainnya maupun persoalan moral," kata Romi dalam keterangannya, Jumat 5 Januari 2018.
Menurut Romi, integritas moral calon kepala daerah menjadi awal untuk memimpin lima tahun ke depan. Ia berpesan agar menjauhi calon kepala daerah yang menerapkan money politics atau politik uang dalam pemilihan.
Bagi dia, calon pemimpin mesti menjaga kredibilitas moral karena taruhannya dalam kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan.
"Kalau masyarakat pilih calon yang gunakan money politic untuk dapatkan suara maka dipastikan lima tahun ke depan, dia akan mencari kembalian sehingga korupsi ada di depan mata," tutur Romi.
Kemudian, ia mengingatkan agar masyarakat jangan sampai salah memilih karena akan menentukan nasib sebuah daerah untuk llima tahun ke depan. Kata dia, diperlukan masyarakat yang punya hak pilih agar melek dalam melihat figur yang diusung.
"Karena itu cari tahu rekam jejak seluruh kepala daerah yang dimajukan parpol sehingga memilih atas dasar pengetahuan bukan ketidaktahuan apalagi berdasarkan money politic," ujarnya.
Romi juga menyinggung Pilkada serentak 2018 yang memiliki jumlah pemilih terbanyak dibandingkan Pilkada sebelumnya. Ada 70 persen suara pemilih seperti di Pemilihan Legislatif atau Pemilihan Presiden. Diperlukan rasa saling menghomarti dan tak saling mendeskreditkan.
"Karena 17 provinsi dan 115 kabupaten, 39 kota, masyarakat dan parpol agar betul-betul tak membangun kontestasi atas dasar ujaran kebencian, saling menyudutkan, mendeskreditkan tapi bangun persaingan yang sehat, sportif dan jujur," paparnya. (ren)
PPP Kritik Menteri Agama soal Permen Majelis Taklim
"Jangan dia tiba-tiba diatur, kan kaget semua."
