ADB: Ekspor Indonesia Melambat, Defisit Transaksi Terus Naik
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Bank Pembangunan Asia atau ADB memperkirakan, pertumbuhan ekspor Indonesia sepanjang 2018 akan melambat, sedangkan impor masih tetap kuat ditopang oleh permintaan barang modal.
Dengan begitu, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan sedikit meningkat pada 2018 dan 2019. Demikian disampaikan dalam laporan publikasi ekonomi tahunan ADB, yakni Asian Development Outlook (ADO) 2018.
Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, mengatakan, kondisi ini memang sedikit berbeda dengan 2017 dimana penguatan perdagangan global dan harga komoditas internasional yang lebih tinggi.
Saat itu lanjut dia, naiknya perdagangan global telah banyak membantu mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia ke level 1,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Namun peningkatan investasi, ekspor, dan konsumsi tetap ada. Kita menemukan ada kekuatan dalam makro management. Kedua, ada struktur reformasi seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, keterampilan serta reformasi iklim investasi," kata Winfried Wicklein di kantor ADB, Jakarta, Rabu 11 April 2018.
Secara eksternal, sambung dia, risiko terhadap proyeksi perekonomian Indonesia antara lain mencakup laju perkembangan kebijakan moneter di negara maju dan ketegangan perdagangan internasional.
Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia juga berpotensi menghadapi kekurangan pendapatan dan terlambatnya pengeluaran.
Meski begitu dia menyebutkan berlanjutnya upaya reformasi struktural di Indonesia dapat membawa pertumbuhan yang lebih inklusif, dengan menjadikan investasi infrastruktur prioritas, pengembangan pendidikan dan keterampilan, serta reformasi iklim investasi.
"Strategi untuk Indonesia, fokusnya harus pengembangan infrastruktur, pengembangan edukasi. Juga, pemerintah harus fokus di reformasi struktural untuk iklim investasi," katanya.
China Perkuat Hak Kekayaan Intelektual, tapi Masih Bersinggungan dengan Hukum Internasional
Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China (CCP) menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi dan teknologi
