- raudhatul zannah/viva
VIVA – Pemerintah menyiapkan terobosan sistem Kredit Pemilikan Rumah atau KPR, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Hal ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, KPR Khusus untuk ASN, TNI, dan Polri ini disediakan hanya bagi mereka yang membutuhkan rumah.
Kredit yang berdasarkan kredit multiguna ini diberikan tanpa down payment (DP) dengan tenor pinjaman yang lebih panjang.
"Jadi, nol DP-nya dan tenornya lebih panjang dari biasanya. Jadi, kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun," ujar Bambang di kantornya, Selasa 17 April 2018.
Sehingga, lanjut Bambang, hal ini akan meringankan ASN, TNI, dan Polri apabila mereka ingin mempunyai rumah. Mengenai metode cicilannya sendiri akan langsung dari payroll atau dipotong oleh gaji dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut.
"Nanti metode cicilannya langsung payroll dan gajinya," ujarnya.
Meski begitu, dia menjelaskan, ini bukan merupakan kewajiban. Artinya merupakan pilihan apabila ASN, TNI dan Polri menginginkan hal tersebut.
Ilustrasi ASN
"Kalau mereka bilang bahwa saya belum mau pinjam silahkan. Bukan kewajiban, saya enggak mau ada yang menyalahartikan seolah-olah ini paksaan dan iuran. Ini opsi sama kayak kalau kamu ditawarkan KPR, terserah mau ambil atau tidak," tuturnya.
Mantan Menteri Keuangan itu menuturkan, kebijakan ini juga didukung oleh PT Taspen dan Asabri untuk menghilangkan kewajiban pembayaran uang muka. Selain itu, tingkat bunganya juga ditetapkan relatif rendah dari bunga pasar dan cicilan yang lebih panjang.
"Nantinya, itu akan bisa jadi bagian Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), kan dia belum mulai. FLPP kan lebih banyak menyasar MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Kalau ini untuk ASN, TNI, Polri yang penghasilannya kategori di atas MBR," ujarnya.
Menpan-RB Sebut Calon Kepala Daerah Tak Bisa Jual Janji Angkat ASN
Menpan-RB memastikan para calon kepala daerah yang nantinya berkampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak bisa menjual janji soal pengangkatan ASN.
