Begini Isi Curhatan Ojek Online Saat Audiensi dengan DPR
- ANTARA Foto/Muhammad Adimaja
"Mengingat teman-teman kami di daerah dapat intimidasi dari angkutan konvensional. Dasar mereka kita ilegal. Kita perlu beroperasi secara legal, tapi aplikator tak mau legalkan usaha mereka," kata Ahmad.
Menurutnya, aplikator juga dianggap tak pantas menetapkan tarif. Bahkan pengemudi ojek online 'dilempar-lempar' saat mediasi dengan Kemenhub, KPPU, dan hingga YLKI karena merasa tak berwenang bicara tarif.
"Kemenhub tak bisa tentukan tarif selama belum ada regulasi. Yang kita minta kesetaraan tarif ojek online," kata Ahmad.
Menurutnya, posisi pengemudi ojek online sebenarnya sebagai konsumen dari aplikasi. Sehingga juga harus dilindungi. Persoalannya, tarif saat ini dianggap memberatkan pengemudi.
"Tarif berubah-ubah, aturan main berubah-ubah, rating. Insentif, bonus, kita enggak pernah disosialisasi. Barang jadi diberikan ke kita. Kita sangat berharap pada DPR setidaknya negara harus ikut campur," kata Ahmad.