Menteri Rini Ancam Dirut Himbara yang Tak Sukseskan GPN

Menteri BUMN, Rini Soemarno
Sumber :
  • VIVA/Sherly

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengancam Direktur Utama Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara bila tidak mau bersinergi dengan pemerintah atau Bank Indonesia untuk menyukseskan implementasi kartu berlogo GPN sebagai sistem pembayaran nasional.

Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$413,6 Miliar

Ancaman tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara peluncuran bersama kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), di Gedung BI, Jakarta, Kamis 3 Mei 2018. "Kalau enggak mau ikut sorry aja yah. Kamu punya izin tak cabut. Gitu aja. Ini jadi salah satu pembelajaran," ujar Rini saat itu.

Dia juga mengungkapkan, selama ini yang paling sulit dihadapinya dalam menyinergikan kebijakan-kebijakan pemerintah adalah dengan para dirut Bank Himbara. Karenanya dia berpesan kepada OJK maupun Bank Indonesia untuk bertindak tegas jika para dirut tersebut enggan menyukseskan implementasi GPN.

BI Fast Payment, Jawaban untuk Kebutuhan Transaksi Murah

"Karena itu saya menekankan ke Pak Heru (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK) tolong itu kalau enggak nurut, cabut aja izinnya. Jadi supaya dirut-dirut Bank Himbara tahu. Kalau enggak mau ikut apa artinya. Itu dari saya. Asal sadar saja. Karena itu memang suatu keharusan," ujarnya menegaskan.

Logo Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN.

Cadangan Devisa RI Februari 2022 Naik Tipis, Ini Pendorongnya

Rini juga mengaku, dirinya pernah diajak kompromi oleh dirut-dirut Bank Himbara sebelum kartu GPN secara resmi diluncurkan secara serentak saat ini.

"Terus terang itu masih ramai tadi nih? Dirut himbara itu (bilang) ini satu platform gak? atau intermediary nya bisa kita pisah-pisah? Saya bilang aku enggak mau tahu, platform nya satu kalian berempat nyambungnya, dijalin kalau di bank-bank nya ada sistem semuanya dimasukin ke jalin. Gak ada negosiasi lagi. Itu," tegasnya.

Karena itu dia berharap sudah sepatutnya setiap pihak mendukung penyuksesan implementasi GPN tersebut, sebab GPN ini akan menjadi identitas bangsa yang telah berdaulat dari sisi sistem pembayaran keuangannya.

"Kalau sistem pembayaran kita tergantung luar bagaimana kita bisa katakan kita berdaulat mandiri. Makannya kita setuju juga bahwa satu ini keharusan dan harus menjadi kesadaran kita bersama. Saya Menteri BUMN dan seluruh jajaran memiliki komitmen untuk menyukseskan hal tersebut." (mus) 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya